Selamat
malam dan salam sejahtera rekan - rekan semua, jika kita mendengar berita
tentang DPRD yang ingin meminta kenaikan gaji dan tunjangan memang sangat miris
di dengar .
karena
seperti yang kita ketahui tentu profesi guru seperti honorer yang masih
mendapat bayaran yang tidak layak dan sesuai dengan keringat yang mereka
keluarkan , sejak lulus dari bangku kuliah dan mengapdi untuk bangsa indonesia ini.
Beberapa
kali sudah minta di sejahterakan namum belum juga mendapat respon dari
pemerintah , guru honorer juga manusia yang butuh kasih sayang dari
pemerintah .
Ketua
Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluruh Indonesia
(Adkasi) Lukman Said mengungkapkan alasan meminta kenaikan gaji dan tunjangan
kepada Presiden Joko Widodo, Menurut dia, kesejahteraan para anggota DPRD
sangat penting agar menghindari praktik korupsi.
Acara
tersebut dihadiri oleh Jokowi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri
Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.
Lebih
lanjut, Lukman menjelaskan bahwa gaji beserta tunjangan para anggota DPRD tidak
pernah mengalami kenaikan selama hampir 13 tahun.
Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 yang mengatur tentang kedudukan protokoler dan
keuangan pimpinan dan anggota DPRD diteken pada akhir era pemerintahan Presiden
kelima Megawati Soekarnoputri.
Selama
10 tahun era Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono, PP itu tak pernah
direvisi.
"Bapak
Presiden, kami menderita 13 tahun, Bapak dan Mendagri tahu. Tetapi, saya yakin
Presiden akan menyayangi dan mengasihani karena kita adalah bangsa," kata
Ketua DPRD Mamuju Utara ini.
Respons
Jokowi
Dalam
sambutannya, Presiden Joko Widodo mengaku sudah menyetujui rancangan peraturan
pemerintah (PP) yang mengatur mengenai kenaikan tunjangan anggota DPRD.
PP
tersebut antara lain mengatur tunjangan komunikasi intensif, jaminan kecelakaan
kerja, jaminan kematian, jaminan kesehatan, dana operasional, belanja
sekretariat fraksi, dan belanja rumah tangga pimpinan DPRD.
"Ini
100 persen sudah setuju," kata Jokowi yang langsung disambut sorakan dan
tepuk tangan girang dari ratusan anggota DPRD yang hadir.
Namun,
Jokowi melanjutkan, PP tersebut tidak bisa diberlakukan sekarang.
Sebab,
pemerintah sedang melakukan penghematan anggaran. Jokowi meminta para anggota
DPRD maklum dan bersabar.
"Pemerintah
sedang mengencangkan ikat pinggang. Saya minta kita semua pakai perasaan,"
ucap Jokowi.
Para
anggota DPRD yang semula bersemangat pun mendadak kembali lesu.
Jokowi
menyadari, PP ini sudah 13 tahun diperjuangkan oleh Adkasi. Ia juga pernah
menjanjikan PP ini segera terbit.
Jokowi
pun akhirnya menjanjikan bahwa PP tersebut selambat-lambatnya akan terbit pada
akhir tahun ini.
"Tetapi
yang jelas tidak akan menginjak tahun depan. Saya tahu ini sudah 13 tahun, saya
tahu sekali," kata Jokowi yang akhirnya kembali disambut tepuk tangan para
anggota DPRD.
Demikian
yang bias saya sampaikan buat sobat semua, Semoga pemerintah bisa segera
memberikan solusi yang jelas yang bisa mensejahtraakan guru honorer agar tidak
terlalu tinggi kesenjangan sosial yang terjadi antara perbedaan perbedaan
profesi pekerjaan di indonesia .
Kita
berharap jangan hanya para pejabat yang bisa mendapatkan kesejahtaraan, Para
Guru Honorer yang berjuang setiap harinya tanpa lelah demi kemajuan Pendidikan
Indonesia bias juga mendapatkan penghasilan yang layak.
