Program pemberian Kartu Indonesia Pintar
(KIP) ternyata masih belum tepat sasaran. Tidak semua siswa miskin
mendapatkan fasilitas itu. Data yang digunakan pusat dinilai kurang update
alias kelewat lawas. Akibatnya, pelajar yang saat ini sudah lulus,
bahkan menikah, malah mendapat KIP. Sebaliknya, mereka yang sangat
butuh justru jauh dari bantuan. Parahnya, mereka yang sudah menerima KIP terancam tidak bisa menikmati manfaatnya sebelum melakukan entry maksimal 15 September mendatang. Minimnya sosialisasi menjadi salah satu penyebab ketidak pahaman masyarakat.
"Kami sudah mengurus ke mana-mana, tapi malah seperti dipingpong. Kebanyakan tidak bisa menjelaskan alurnya,'' kata Bambang Widodo, salah seorang warga.
Warga Kelurahan Mangkujayan tersebut mengaku sudah menanyakan KIP untuk anaknya sejak beberapa bulan lalu. Mulai ke dinas pendidikan, dinsosnakertrans, hingga DPRD Ponorogo. Namun, jawaban yang didapat selalu sama, yaitu diminta bersabar dan menunggu. Dia mengaku belum tenang.
Sebab, sejumlah pelajar di Ponorogo sudah mendapat KIP. Bambang menyebut kini biaya sekolah anaknya sudah gratis. Namun, dia berharap anaknya tetap mendapat KIP.
"Kami sudah mengurus ke mana-mana, tapi malah seperti dipingpong. Kebanyakan tidak bisa menjelaskan alurnya,'' kata Bambang Widodo, salah seorang warga.
Warga Kelurahan Mangkujayan tersebut mengaku sudah menanyakan KIP untuk anaknya sejak beberapa bulan lalu. Mulai ke dinas pendidikan, dinsosnakertrans, hingga DPRD Ponorogo. Namun, jawaban yang didapat selalu sama, yaitu diminta bersabar dan menunggu. Dia mengaku belum tenang.
Sebab, sejumlah pelajar di Ponorogo sudah mendapat KIP. Bambang menyebut kini biaya sekolah anaknya sudah gratis. Namun, dia berharap anaknya tetap mendapat KIP.
"Kalau ada KIP kan enak. Sudah dijamin,'' ujarnya.
Staf Dikdas SD Dinas Pendidikan Ponorogo
Edy S. Widodo menyatakan, KIP merupakan program kementerian. Pihaknya
tidak dapat berbuat banyak.
Pendataan, pencetakan, hingga pendistribusian, imbuh dia, dilakukan pusat. Dia mengakui bahwa program bantuan uang tunai untuk siswa miskin tersebut kurang tepat sasaran.
Berdasar data yang dia himpun, mereka yang mendapat KIP justru bukan pelajar. Bahkan, mereka sudah lulus dan telah menikah. Penyebabnya sepele, yakni data yang digunakan pemerintah pusat kurang update.
"Kebanyakan data Sensus 2011. Ada beberapa yang diperbarui di 2015, tapi sedikit,'' ucapnya sembari menyebut ada sebagian yang menggunakan data 2004.
Ironisnya, Kemendikbud hanya menggunakan data dari penerima bantuan di Kemensos. KIP memang merupakan peleburan program bantuan milik Kemensos. Tak urung, jika memiliki anak yang masih sekolah, mereka yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau terdaftar dalam Program Keluarga Harapan (PKH) bakal terdaftar secara otomatis dalam KIP. Namun, itu bukan tanpa masalah. Sebab, kebanyakan data Kemensos kurang tepat karena belum update. "Banyak yang komplain ke diknas soal KIP. Padahal, itu semua dari pusat. Kami hanya menjalankan,'' ujarnya.
Widodo menambahkan, berdasar data dari Siwajar -salah satu web milik kementerian- jumlah pelajar di Ponorogo yang menerima KIP mencapai 54 ribu siswa.
Pendataan, pencetakan, hingga pendistribusian, imbuh dia, dilakukan pusat. Dia mengakui bahwa program bantuan uang tunai untuk siswa miskin tersebut kurang tepat sasaran.
Berdasar data yang dia himpun, mereka yang mendapat KIP justru bukan pelajar. Bahkan, mereka sudah lulus dan telah menikah. Penyebabnya sepele, yakni data yang digunakan pemerintah pusat kurang update.
"Kebanyakan data Sensus 2011. Ada beberapa yang diperbarui di 2015, tapi sedikit,'' ucapnya sembari menyebut ada sebagian yang menggunakan data 2004.
Ironisnya, Kemendikbud hanya menggunakan data dari penerima bantuan di Kemensos. KIP memang merupakan peleburan program bantuan milik Kemensos. Tak urung, jika memiliki anak yang masih sekolah, mereka yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau terdaftar dalam Program Keluarga Harapan (PKH) bakal terdaftar secara otomatis dalam KIP. Namun, itu bukan tanpa masalah. Sebab, kebanyakan data Kemensos kurang tepat karena belum update. "Banyak yang komplain ke diknas soal KIP. Padahal, itu semua dari pusat. Kami hanya menjalankan,'' ujarnya.
Widodo menambahkan, berdasar data dari Siwajar -salah satu web milik kementerian- jumlah pelajar di Ponorogo yang menerima KIP mencapai 54 ribu siswa.
Namun, hanya 14 ribu yang sesuai data di sekolah masing-masing. Dia menduga banyak siswa yang belum entry data. Padahal, awalnya pemerintah membatasi entry KIP hingga 31 Agustus.
Namun, waktunya diperpanjang hingga 15 September. Akibatnya, siswa yang sudah mendapat KIP terancam tidak dapat manfaat bantuan uang itu. Pihaknya mengaku tengah mengupayakan agar siswa segera melakukan entry data di dinas pendidikan.
Namun, waktunya diperpanjang hingga 15 September. Akibatnya, siswa yang sudah mendapat KIP terancam tidak dapat manfaat bantuan uang itu. Pihaknya mengaku tengah mengupayakan agar siswa segera melakukan entry data di dinas pendidikan.
"Kalau sampai batas waktu tidak
memasukkan data, pencairan kali ini tidak akan bisa dilakukan. Yang
bersangkutan baru mendapat setelah melakukan entry data,'' jelasnya.
Hal ini juga terjadi di beberapa tempat di Indonesia seperti di Banyumas dan daerah -daerah lainnya,
